Feeds:
Pos
Komentar

Posts Tagged ‘PPh’

“Gila.. ga punya NPWP kena fiskal 2,5 juta!” demikian reaksi seorang kenalan yang harus berangkat ke luar negeri yang NPWPnya ga keluar-keluar kendati sudah diurus berbulan-bulan.

Seperti yang kita ketahui, peraturan yang berlaku saat ini ialah bila seseorang ingin pergi ke luar negeri, bila ia tidak memiliki NPWP harus membayar 2,5 juta rupiah untuk pesawat, dan 1 juta untuk kapal laut. Yang memiliki NPWP tidak harus bayar apa-apa. Sebelum 2009, semua dipukul rata harus bayar 1 juta rupiah.

Lantas apakah “mentok” di situ? ternyata tidak. Dari sebelum 2009, fiskal yang dibayarkan setiap ke luar negeri itu erat hubungannya dengan pajak penghasilan yang dibayarkan pertahun, sebagaimana contoh berikut:

Seseorang terkena pajak penghasilan setahun 6 juta,

ga punya NPWP.

Setahun itu dia ke luar negeri 2 kali = 2X 2,5 juta = 5 juta.

Pajak yang dia bayarkan pada akhir tahun efektif hanya 1 juta saja yang merupakan hasil dari pajak yang dikenakan (6 juta) dikurangi fiskal yang sudah dibayarkan (5 juta). Sehingga sebenarnya tidak ada pengaruh dari total pajak yang dia bayarkan tahun itu. Dengan memiliki NPWP, seseorang akan bayar total pajak pada akhir tahun sedangkan yang tidak punya NPWP “mengangsur” pembayaran pajak penghasilannya setiap dia pergi ke luar negeri.

Dalam kasus di atas, gimana kalo pajak penghasilannya lebih kecil dari fiskal yang sudah dibayarkan? bisa diminta lagi selisih duitnya ke kantor pajak.

Mendengar penjelasan ini, kenalan di atas tadi agak tenang dan tersenyum kembali — karena akhirnya jumlah total yang dia bayarkan pada akhir tahun sama saja.

Keuntungan yang didapat kantor pajak adalah, bila orang tersebut tidak terdata di kantor pajak, berpenghasilan di atas nisab tapi ga bayar PPh, orang itu dipaksa bayar 2,5 juta setiap berangkat ke LN. Orang yang terdata di kantor pajak kalau memang penghasilannya ga sampai nisab sebenarnya tidak perlu takut karena uangnya dapat diminta kembali.

Read Full Post »

*Sebelumnya saya post blog ini bukan untuk mengajak untuk tidak membayar pajak. Saya hanya agak gatal bahwa iklan mengenai pajak yang saya dengar agak melenceng dari teori dan kenyataan.

Bagi yang sering mendengar radio sekarang ini,  tentu sering pula mendengar iklan mengenai membayar pajak. Ada yang mengenai PPN, PPh, dan upaya kolusi dengan aparat Direktorat Jenderal Pajak yang gagal. Tujuan jelas, agar rakyat Indonesia yang memang sudah mencapai “nisab” bayar pajak, ya bayar pajak. Suatu tujuan yang cukup bagus agar negara kita tetap punya pemasukan dalam krisis ini. Bagaimanapun negara perlu berjalan, perlu uang untuk membiayai jalannya negara, dan salah satunya dari pajak. Tanpa uang pemerintah tidak bisa jalan.

Namun Iklan mengenai PPN sudah beberapa kali mengusik hati saat berkendara. Dalam iklan itu dijelaskan bahwa membeli barang bajakan adalah penghindaran pajak, karena barang bajakan tidak bayar PPN. Lantas disebutkan lagi dalam iklan itu bahwa kalau semua orang bayar PPN, semua anak Indonesia bisa sekolah. Benar memang, namun masih kurang jelas. Karena ketidakjelasan yang disebabkan oleh iklan ini, implikasinya orang dapat berpendapat:

1. Yang penting bayar PPN, terserah apakah rentetan hubungan hukum yang menyebabkan munculnya kewajiban untuk bayar PPN itu adalah ilegal. Tidak dijelaskan bahwa barang bajakan adalah ilegal. Itu sama saja dengan berkata jangan beli TV curian, karena tidak bayar PPN. Bagaimana kalau beli TV curian dan bayar PPN? boleh kah? atau, misalnya bagaimana dengan membayar PPN atas jasa pelacur?

2. Kalau semua orang bayar PPN, maka semua bisa sekolah. Teori dan praktek perpajakan hampir di seluruh negara di dunia adalah pajak itu tidak ada timbal balik langsungnya. Orang bayar pajak tidak mendapat “balas jasa” langsung dari pemerintah, beda misalnya dengan bayar tol. Habis bayar tol, orang bisa langsung pakai jalan tolnya. Kalau pajak, orang dapat fasilitas ga langsung, misalnya dengan perbaikan jalan, lampu merah, dapat pelayanan dari aparatur negara (sengaja saya tebalkan pelayanan, karena seharusnya pembayar pajak dilayani oleh yang dibayar, bukan sebaliknya). Jadi sebenarnya uang pembayaran pajak, entah itu PPh, PPN, PBB, PPN BM, dll, disatukan, dipool dalam rekening negara untuk dipergunakan sesuai kebutuhan. Salah satu kebutuhan itu memang untuk biaya melangsungkan pendidikan. Namun tidak ada jaminan uangnya akan dipakai untuk pendidikan! bisa saja dipakai untuk membiayai tentara yang harus menghadapi teroris dan separatis. Dirjen Pajak, bahkan Menteri Keuangan atau Presiden sekalipun tidak bisa menjamin ini.. kok di iklan kesannya bisa?

Mengusik memang, dan walau iklannya itu  janggal, tetap saya ingatkan, bayar pajak itu penting untuk kelangsungan negara. Posting ini jangan dijadikan alasan untuk ga bayar pajak bila memang Undang-Undang sudah mewajibkan. Yang salah adalah iklannya, bukan bayar pajaknya.

Read Full Post »